Gubernur Targetkan Bali Menuju Pelayan Publik Modern “Zero Complain”

DENPASAR NUANSA BALI. Meraih predikat cukup memuaskan serta sebagai provinsi peringkat kedua terbaik nasional terkait keberhasilan menanggapi keluhan publik, belum dirasa cukup oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Justru ia menargetkan Provinsi Bali harus mampu menuju sebagai kawasan dengan pelayan publik modern yang ‘zero complain’. Terkait itu pihaknya mengaku segera menerbitkan Pergub Standarisasi Perizinan. Demikian disampaikan Gubernur Wayan Koster saat membuka Workshop dan Penandatangan Penguatan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Hotel Inna Bali Heritage, Denpasar pada Selasa (30/7).

“Saya sudah gariskan kepada jajaran di Pemprov Bali untuk memperbaiki pelayanan menuju zero complain. Semua (pelayanan public-red) harus riil, penuh tanggung jawab, dan berjalan untuk mengayomi dan melayani masyarakat,” tegasnya sembari menambahkan bahwa pelayanan publik adalah hak dasar dari masyarakat yang secara tegas memiliki dasar hukum dalam undang-undang dan diatur dalam bentuk sejumlah regulasi sebagai payung hukumnya. Bali yang terbilang wilayah kecil hanya dengan 9 kabupaten/kota sesungguhnya sangat memungkinkan dikelola dalam satu sistem terintegras. “Kalau untuk menjalankan fungsi manajemen membangun Bali, kita bisa membuat satu pola untuk mengintegrasikan pola yang ada di Bali,” tegasnya.

Terkait masalah lama waktu proses perizinan yang belum seragam antar kabupaten/kota, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengaku sedang menyiapkan Pergub untuk standarisasi perizinan, semua kabupaten/kota di Bali akan punya standar teknis yang sama. Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty menyatakan mendukung langkah gubernur itu, karena hal ini sesuai dengan tujuan utama lembaga Ombudsman. “Karena pelayanan publik itu sangat vital perannya. Dari lahir sampai mati kita membutuhkan pelayanan publik yang baik dan prima, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang,” katanya seraya mengaku mengapresiasi pencapaian Provinsi Bali yang berpredikat cukup memuaskan dalam hal menanggapi keluhan publik. “Berdasarkan data terakhir yang masuk 28 Juni 2019 lalu, Provinsi Bali dari tahun 2014 mendapatkan 965 laporan. Baik keluhan untuk pelayanan publik, tanah hingga kepolisian.

Dari angka itu yang ditindaklanjuti mencapai 918 laporan alias presentase penyelesaiannya 95,13 persen. Angka ini tertinggi kedua di Indonesia di bawah Provinsi Riau. Responsifitas di Bali sudah sangat baik, termasuk kinerja perwakilan. Target kami 90 persen, dan di Bali bisa melewati target kita” paparnya. Kegiatan  dihadiri Perwakilan Kantor Sekretariat Presiden Marcelina Laurencia, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekda Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Sekda Tabanan I Gede Susila, Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra, Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, dan Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka.  *** Nuansa Bali.com/Hms.