Ketua DPRD Karangasem Pimpin Raker Gabungan Komisi Dengan Eksekutif, Anggota DPRD Berikan Beberapa Catatan

AMLAPURA (CAHAYAMASNEWS). Ketua DPRD Kab. Karangasem I Wayan Suastika memimpin agenda kegiatan yakni rapat kerja (Raker) gabungan komisi dengan eksekutif di ruang rapat gedung DPRD, Selasa, (6/6/2023).   Dalam Raker itu hadir Wakil Ketua I Nengah Sumardi dan I Gusti Ngurah Gde Subagiarta, dan anggota lainnya, sementara dari eksekutif dihadiri oleh Sekda I Ketut Sedana Merta dengan mengajak kepala OPD terkait.

Raker kali ini dengan agenda evaluasi terhadap membahas materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022, yang telah disampikan oleh bupati Karangasem melalui rapat paripurna beberapa lalu. Dalam evakuasi tersebut ada beberapa anggota DPRD yang memberikan catatan terhadap ranperda tersebut, seperti yang disampikan I Nyoman Sumadi komisi 2 dari fraksi Golkar, adapun catatan yang disampikan terkait pendapatan masih di bilang rendah terbukti pendapatan Rp. 1,577 triliun, masih lebih rendah dari proyeksi pendapatan RPJMD Rp. 1,7 triliun. Kemudian mengenai belanja modal trealisasi hanya 68 %, ini sangat kecil.

Dikatakan padahal belanja modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat Karangasem.  Hasil riil di lapangan jalan dan irigasi banyak yg rusak, tidak ada gerak cepat dari pemerintah. Alasan sistem yang memerlukan waktu proses.

“Sistem harusnya mempercepat proses, ini kok lambat,” kata Sumadi.

Kemudian catatan bidang pendidikan seperti tenaga kependidikan SD dan SMP yang masih kurang. Ya, sementara uang ada, kok guru tak punya, jadi bagaiman mungkin SDM kita bisa lebih maju, lanjut dari sisi UMKM belum maksimal, akses pasar dan lain – lain belum dirasakan kehadiran masyrakat. Menurutnya seharusnya pemerintah segera mengambil langkah yang strategi seperti memberikan pembinaan terhadap pelaku UMKM, juga mencarikan akses pasar. Dan catatan akhir di sektor peternakn seperti ternak babi merasa wawas dengan adanya sebuah virus yang menyerang ternaknya.

“Jadi ditengah kegalauan masyarakat, tak ada sama sekali pemerintah karangasem hadir, serta seperti yang terjadi di lapangan yakni KIS PBI banyak non aktif, dan sering menimbulkan masalah,” jelas Sumadi.

Kembali dari anggota DPRD I Nyoman Rena Komisi 4 memberikan catatan mengenai pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) terhadap tenaga kesehatan di RSUD Karangasem. Dari rapat dengar pendapat dengan direktur RSUD, dia menyampaikan bahwa jaspel dibayarkan tiap bulan, namun kenyataan di lapangan setelah dicek di lapangan tidak begitu, ada penundaan pembayaran sistem di gabung di bayar sekali atau di bayar perbulan seperti bulan, jaspel Januari dibayar bulan Mei, ini merupakan penundaan pembayaran.

“Jadi hal ini terjadi, kami kasihan dengan tenaga kontrak kalau PNS tidak maslah, kalau kontrak dengan gaji di bawah UMK jadi jaspel sangat di harapkan sekali, terutama tenaga perawat di ruang inap, kami berharap mohon diperhatikan,” harap Rena.

Rena mengaku sangat bangga dengan kenaikan PAD, namun itu sirna dengan adanya di lapangan realisasi terhadap Jaspel, serta realisasi pokir – pokir, dan itu seolah – olah di pandang sebelah mata. Padabal pokir itu lahir dari reses.

“Walaupun PAD tinggi realisasi bagus, pengharagaan WTP, tetapi pokir-pokir kita yang merupakan aspirasi dari masyatakat tidak pernah mendapat bperhatian selama ini,” jelasnya. *** Cahayamasnews.com/Tim-01.