DPRD Dukung Buleleng Operasikan Mall Pelayanan Publik

SINGARAJA (CAHAYAMASNEWS.COM). Pemerintah Daerah (Pemda) Buleleng tahun ini dipastikan akan mengoperasikan layanan Mall Pelayanan Publik (MPP-red). Unit pelayanan publik ini dibuka dengan memanfaatkan lantai 3 Pasar Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Dukungan penuh DPRD tersebut terungkap saat presentasi pembangunan MPP di hadapan Komisi I dan Komisi II DPRD Buleleng, Rabu (26/4/2023).

Menyusul terobosan itu, DPRD Buleleng memberikan dukungan penuh, karena setelah MPP beroperasi manfaatnya adalah meningkatkan kecepatan layanan berbagai perizinan yang mesti dipenuhi baik oleh penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga para investor yang akan menanamkan investasinya di Gumi Den Bukit.

Rapat ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara. Sementara eksekutif dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Made Kuta, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Buleleng Putu Adiptha Ekaputra.

Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara mengatakan, kebijakan pembangunan MPP oleh pihak eksekutif ini sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No 89 Tahun 2021 tentang MPP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB)  No. 92 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis MPP. Selain itu, keberadaan MPP itu sendiri dibutuhkan baik bagi investor, penggiat UMKM dan masyarakat pada umumnya.

Terkait pemanfaatan areal Pasar Banyuasri untuk layanan MPP, politisi asal Dusun Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada ini mengaku, lokasi yang dipilih sangat tepat dan sangat strategis. Dengan kondisi itu, pihkanya optimis kehadiran MPP bukan saja mempercepat pelayanan perizinan oleh pemerintah saja, tetapi memberi dampak yang positif terhadap pemanfaatan areal gedung Pasar Banyuasri itu sendiri.

“Yang penting sekarang adalah regulasi alih fungsi dari pasar menjadi gedung MPP harus dicermati. Secara administrasi harus dilengkapi, sehingga menyesuaikan dengan anggaran yang akan dikeluarkan untuk membiayai pembangunannya,” tegasnya.

Sementara itu Kepala DPMPPTSP Buleleng Made Kuta mengatakan, pembangunan MPP ini dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Total, Pemprov Bali mengucurkan BKK untuk Buleleng senilai Rp. 8 miliar. Dari jumlah itu, untuk pembangunan gedung fisik dialokasikan Rp. 4,5 miliar dan sisanya Rp. 3,5 miliar untuk melengkapi sarana dan prasarana (sarpras). Kalau tidak ada halangan, pada September 2023 mendatang, MPP akan diresmikan dan mulai beroperasi.

“Bangunanya sudah ada dan memanfaatkan aset pasar itu sudah dikoordinasikan dan tidak ada masalah, sehingga kita diberikan anggaran BKK Pemprov Bali sebesar Rp. 8 milyar dan teknis pelaksanaanya di Dinas PUTR Buleleng,” katanya.

Terkait pelayanan di gedung MPP Pasar Banyuasri, Kepala DPMPPTSP Made Kuta menyebut, selain melayani izin yang berbasis apliaksi OSS, nantinya ada sebanyak 89 item perizinan lain akan dilayani di gedung MPP. Selain membuat pelayanan perizinan yang cepat dan berkualitas, MPP ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan ke Pasar Banyuasri. Selama ini, tingkat kunjungan ke pasar terbesar kedua setelah pembangunan gedung baru masih belum optimal. “Dengan MPP setelah mengusir segala perizinan, bisa bertranskasi pada stan UMKM yang dibuka di Pasar Banyuasri, sehingga ini akan merangsang peningkatan kunjungan ke Pasar Banyuasri,” jelasnya. *** CMN=TIM-01.