Buntut Kisruh Gambar Dewa Siwa di Atlas Beach Club, DPRD Bali Bakal Pertegas Perda Penggunaan Simbol Agama

DENPASAR (CAHAYAMASNEWS.COM). Menanggapi sekaligus menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Yayasan Kesatria Keris Bali di bawah Pimpinan Ketua Umum Ketut Putra Ismaya Jaya di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (7/2/2025), sebagai bentuk protes atas penggunaan latar belakang bergambar Dewa Siwa dalam pertunjukan musik DJ di Atlas Beach Club, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali berencana mengkaji pembentukan Peraturan Daerah (Perda) guna mengatur penggunaan simbol agama secara lebih ketat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, jika nantinya terjadi pelanggaran seperti yang viral belakangan ini.

Aksi damai yang dimulai pukul 11.00 Wita itu berlangsung tertib dan cukup santun dalam penyampaian aksi damainya. Massa diterima oleh perwakilan DPRD Bali, di antaranya Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra, serta Ketua Komisi I Nyoman Budi Utama, Ketua Fraksi PDIP, Ketua Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem dan juga dari eksekutif seperti Dinas Perijinan, Dinas Kebudayaan, Satpol PP, dan lainnya tampak dengan seksama mendengarkan tuntutan mereka.

oppo_2

Ketua Umum Yayasan Kesatria Keris Bali, Ketut Putra Ismaya Jaya yang akrab disapa Jro Bima menegaskan, Dewa Siwa dalam ajaran Hindu merupakan sosok suci yang tidak semestinya digunakan sembarangan dalam dunia hiburan malam. Terkait insiden itu Jro Bima pada kesempatan itu mengajukan tujuh tuntutan kepada DPRD Bali. Salah satu poin utama adalah penutupan sementara Atlas Beach Club sebagai sanksi atas insiden tersebut. Selain itu, yayasan menuntut permintaan maaf resmi dari pihak Atlas Beach Club yang disampaikan di Medsos secara terbuka serta proses hukum bagi mereka yang bertanggung jawab.

“Awalnya kami ingin langsung ke lokasi, tetapi tidak elok rasanya sebagai orang Bali yang terkenal santun melakukan aksi kurang baik dan arogan. Sehingga kami memutusan melakukan aksi damai di wantilan ini, dan meminta sekaligus mempercayakan kepada bapak-bapak pimpinan dan anggota dewan untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Lebih jauh Jro Bima menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka pihaknya bakal mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar untuk melakukan aksi lanjutan. Menurutnya, regulasi terkait penggunaan simbol agama harus diperkuat agar kasus serupa tidak terulang lagi ke depannya.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami meminta DPRD Bali untuk menutup sementara tempat tersebut, agar ada evaluasi dan langkah tegas terhadap kejadian ini. Selain itu kami juga menuntut permintaan maaf secara terbuka di Medsos, agar semua tahu dan diharapkan hal serupa tidak terulang kembali ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, I Made Supartha, menyatakan dukungannya terhadap upaya perlindungan symbol-simbol agama yang disucikan dan tidak menggunakannya secara sembarangan. “Kami Fraksi PDIP siap berjuang bersama masyarakat Bali dan setuju terhadap penutupan sementara klub malam tersebut guna memberikan efek jera,” ujarnya.

Namun demikian, Made Supartha juga menyadari dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut, terutama bagi para pekerja, sehingga harus selektif dalam mengambil keputusan. Di sisi lain pihaknya juga menyebut bahwa perlu dilakukan pemberian sanksi tegas sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penistaan simbol-simbol agama yang disucikan.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, menyarankan agar kasus ini dibawa ke Polda Bali jika terdapat unsur pelanggaran hukum. Pihaknya menegaskan, DPRD Bali bakal mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara jelas dan tegas simbol agama yang disucikan agar tidak digunakan secara sembarangan. Selain itu juga agar ada dasar hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus serupa ke depannya.

Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat dan kuat. Menurutnya saat ini Bali hanya memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2020, yang mengatur pelanggaran simbol agama dengan sanksi denda dan upacara pembersihan Guru Piduka. Menurutnya regulasi ini belum cukup kuat mengikat, karena  kasus serupa masih kerap terjadi.

Disel Astawa menyoroti beberapa insiden sebelumnya, termasuk di Finns Beach Club, serta kebijakan pemaksaan umat non-Hindu untuk menghentikan aktivitas saat Nyepi dan kasus lainnya. Nantinya, jika sudah ada Perda, maka diharapkan akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan tegas, termasuk pencabutan izin usaha bagi para pelanggarnya.

oppo_2

Ditemui usai acara, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Agung Bagus Tri Candra Arka, mengimbau agar permasalahan ini disikapi secara adil dan kepala dingin. Menurutnya, dari hasil pertemuan antara pihak Atlas Beach Club dan DPD RI pada 5 Februari 2025 lalu, bahwa insiden itu terjadi karena kelalaian teknis, bukan kesengajaan. Karenanya, menurut hematnya, keputusan untuk menutup klub malam harus dikaji lebih mendalam, agar tidak merugikan banyak pihak, terutama karyawan yang beragama Hindu harus menanggung bebannya, harus dipecat dan kehilangan mata pencahariannya.

“Kalau mengacu dari Pergub, kalau sebatas kesalahan terlebih tidak disengaja maka harus diberikan sebuah peringatan dan harus memenuhi kewajiban melakukan upacara pembersihan Guru Piduka atau Bendu Piduka misalnya. Dalam hal ini saya tidak berada dan atau membela pihak Atlas Beach Club, tetapi hanya memperjuangkan daerah dan masyarakat saya. Sesungguhnya kita sangat membutuhkan investor, tapi jangan kita juga ditindas oleh investor,” tegasnya.

Agung Bagus Tri Candra Arka lebih jauh menjelaskan, bahwasannya 85 persen pekerja di Atlas Beach Club merupakan masyarakat Bali yang menggantungkan hidupnya pada industri pariwisata. “Selain itu, Atlas Beach Club menyumbang pajak hingga Rp.2 miliar per bulan, dimana pajak itu dinikmati juga masyarakat Bali. Untuk itu jangan gerasa-gerusu dalam mengambil langkah dan keputusan, mari berpikir lebih luas dan bijak serta pikirkan dampaknya. Jangan sampai langkah dan keputusan yang kita ambil merugikan orang lain, terutama masyarakat Bali itu sendiri,” tegasnya.

Terkait hal itu, DPRD Bali berkomitmen bakal memanggil pihak manajemen Atlas Beach Club dan Finns Beach Club guna meminta klarifikasi lebih lanjut. Sementara itu, pembahasan mengenai Perda akan segera dilakukan, untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan serta untuk melindungi simbol-simbol agama yang disucikan. Selanjutnya, usai menerima aksi damai Yayasan Kesatria Keris Bali itu, perwakilan DPRD Bali langsung turun ke lokasi untuk melakukan inspeksi ke Atlas Beach Club guna melakukan koordinasi terkait tuntutan yang diajukan masyarakat tersebut, agar menemukan solusi terbaik atas persoalan yang sempat viral dan meresahkan sebagian masyarakat Bali. *** CMN/Tim.