Pimpin Langsung Sidang ke-9 dengan Agenda Pidato Perdana Gubernur Bali, Ketua DPRD Optimis Gubernur Mampu Tata Pembangunan Bali secara Fundamental dan Komprehensif

DENPASAR (CAHAYAMASNEWS.COM) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bali Dewa Made Mahayadnya memimpin langsung Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda Penyampaian Pidato Perdana Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Renon, Denpasar, rahina Anggara Kliwon Wuku Kulantir (Selasa (4/3/2025). 

Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi para Wakil Ketua dan dihadiri seluruh anggota DPRD Bali, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta; Sekda Provinsi Bali, pimpinan OPD se-Bali, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, sejumlah pimpinan kepala daerah kabupaten/kota se-Bali, dan tamu undangan lainnya.

Sidang paripurna ini sebagai langkah awal dalam menyambut kepemimpinan baru Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030. Dewa Made Mahayadnya mengucapkan selamat atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta. Menurutnya, ini berdasarkan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah ditegaskan dengan Surat Edaran Kemendari Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

“Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, mengingat untuk pertama kalinya setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali masa jabatan 2025-2030, kita akan mendengarkan pidato sambutan Gubernur Bali, menyampaikan secara lengkap visi-misi bagi pembangunan Bali lima tahun ke depan,” ujar Dewa Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack ini.

Dengan dilantiknya Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta, sebagai Gubernur Bali dan sebagai Wakil Gubernur Bali, diharapkan akan mampu menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sebagaimana visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru.

Dalam pembangunan Bali sejatinya telah terbukti dalam mewujudkan visi misi tersebut pada era pertama kepemimpinan Gubernur Koster yang telah berhasil mencapai 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru. Antara lain, memuliakan desa adat, perlindungan keagamaan, aksara Bali, perlindungan kawasan Besakih, pusat kebudayaan Bali, shorcut Singaraja-Mengwitani, pembangunan Pelabuhan Sanur, Sampalan dan Bias Munjul, Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali, dan lainnya.

“Kami yakin saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Bali mampu menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagaimana visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru. Dan secara personal saya sangat kenal beliau, Bapak Wayan Koster,” katanya.

Lebih lanjut Dewa Jack menegaskan, bahwa DPRD Bali akan mendukung sepenuhnya pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Apalagi, DPRD Bali yang merupakan mitra strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah melaui fungsi dewan yaitu pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan akan selalu bersinergi dalam menjalankan pemerintahan daerah Bali mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Pemerintah daerah lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, juga sudah menegaskan komitmennya dalam menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam bingkai Pola Pembangunan Semesta Berencana demi kesejahteraan masyarakat Bali.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster,  dalam pidatonya menegaskan bahwa pembangunan Bali lima tahun ke depan akan tetap berlandaskan pada ajaran leluhur yang menekankan keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya.

Di hadapan pejabat daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan anggota legislatif, Koster menyoroti keberhasilan Pilkada 2024 sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang berpihak pada pembangunan berbasis kearifan lokal.

“Arah kebijakan Bali harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Pembangunan Bali lima tahun ke depan akan berlandaskan pada filosofi Sad Kerthi, yang menekankan penyucian dan pemuliaan enam elemen utama kehidupan: Atma Kerthi (jiwa), Segara Kerthi (laut), Danu Kerthi (air), Wana Kerthi (hutan), Jana Kerthi (manusia), dan Jagat Kerthi (alam semesta). Sad Kerthi adalah fondasi pembangunan Bali yang harus dijaga demi keseimbangan alam, manusia, dan budaya,” ujar Gubernur Wayan Koster.

Pihaknya juga menyoroti berbagai tantangan krusial yang harus segera diatasi demi menjaga keberlanjutan Bali. Antara lain alih fungsi lahan yang semakin tinggi, ancaman ketersediaan air bersih, maraknya kasus narkoba dan prostitusi, serta praktik pembelian aset oleh pihak asing dengan menggunakan nama warga lokal.

“Jika tak ingin Bali hilang keBalian-nya, maka harus dijaga agar tetap menjadi Padma Bhuwana, pusat spiritual dunia, bukan hanya sekadar destinasi wisata yang dieksploitasi tanpa memperhatikan keseimbangan alam, budaya, dan masyarakatnya,” tegas Gubernur Wayan Koster.

Ekonomi Bali kata Gubernur Wayan Koster, tumbuh 5,48% pada tahun 2024, melampaui pertumbuhan nasional yang mencapai 5,03%. Sektor pariwisata masih menjadi kontributor utama, dengan 6,4 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali dan menyumbang Rp. 107 triliun terhadap devisa nasional.

Namun, pihaknya mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pariwisata bisa menjadi risiko bagi stabilitas ekonomi Bali. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya transformasi ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian, industri kreatif, dan ekonomi berbasis digital guna menciptakan keseimbangan yang lebih berkelanjutan.

“Keseimbangan antara sektor pariwisata dan sektor non-pariwisata harus dipikirkan secara serius, agar Bali tidak terjebak dalam ketergantungan yang rapuh,” tegas Wayan Koster, seraya menyoroti ketimpangan ekonomi antara wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) dan luar Sarbagita, dimana 86% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali masih terkonsentrasi di perkotaan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen mendorong pembangunan yang lebih merata ke seluruh Bali. Sebagai landasan kebijakan 2025-2030, Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali akan berpegang pada Trisakti Bung Karno, dengan mengurangi ketergantungan pada pariwisata dan memperkuat sektor produktif lainnya, serta regulasi yang melindungi kepentingan rakyat Bali, termasuk pembatasan kepemilikan properti oleh pihak asing serta menjaga keaslian budaya Bali dari komersialisasi yang berlebihan. *** CMN=TIM.