Kado HUT Kota Bangli ke-818, Pemkab Bangli Pertahankan WTP 6 Kali Berturut-turut

BANGLI (CAHAYAMASNEWS). Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, SE., didampingi Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika,SH dan Sekda Bangli Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra. MM., serta Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemkab Bangli, menghadiri sekaligus menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Wahyu Priyono,SE., MM.AK., SCFA., di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (17/05/22).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Wahyu Priyono,SE., MM.AK., SCFA., mengapresiasi kerja keras Pemkab Bangli bersama DPRD Kabupaten Bangli, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Pihaknya berpesan agar Pemkab  Bangli terus menyempurnakan perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali serta kabupaten/kota se-Bali yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu, sehingga hasil pemeriksaannya dapat kami serahkan kembali dengan cepat,” ujarnya.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, perolehan opini WTP yang ke enam ini merupakan kado istimewa menyambut HUT Kota Bangli yang jatuh 10 Mei 2022,berkat kerja keras dan kolaborasi yang baik antara Pemkab Bangli dan Peran DPRD, perolehan predikat WTP menurut Sedana Arta dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Bangli.

Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan terima-kasih kepada BPK RI yang telah memberikan masukan dan saran kepada Pemkab Bangli untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyajian atau yang lainnya, tapi kami bertekad untuk selalu berbenah diri.

“Kami jadikan WTP ini sebagai semangat untuk lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

Kreteria perolehan predikat opini WTP oleh BPK RI ini berdasarkan empat kreteria yaitu laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan penyajian, kepatuhan terhadap peraturan perundangan,dan sistem pengendalian internal yang memadai. *** Cahayamasnews.com-Tim=NT.