DPRD Buleleng Dukung Rencana Pinjaman Daerah untuk Percepatan Program RPJMD 2025–2029

SINGARAJA (CAHAYAMASNEWS.COM). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengajukan pinjaman daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program-program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana 2025–2029. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan RPJMD yang digelar di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Jumat (25/7/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, jajaran eksekutif, serta pimpinan dan anggota DPRD.

Menurut Bupati Sutjidra, pinjaman daerah ini dirancang untuk membiayai sejumlah program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, salah satunya peningkatan kualitas layanan di RSUD Kabupaten Buleleng. Program tersebut sejatinya telah dirancang dalam periode pemerintahan sebelumnya, namun terkendala keterbatasan anggaran.

“Melalui pinjaman daerah, kami berharap program-program prioritas seperti peningkatan layanan rumah sakit, khususnya penambahan ruang intensif (ICU), bisa segera direalisasikan dalam lima tahun ke depan,” jelas Nyoman Sutjidra.

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom., menyatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di masing-masing fraksi guna mempertajam aspek perencanaan.

“Kami sepakat mendukung, namun setiap fraksi perlu mendalami lebih lanjut. Rumah sakit memang butuh perhatian khusus, termasuk penambahan fasilitas ICU dan tenaga medis. Kami juga mengusulkan agar rumah sakit tipe C mendapat penguatan fasilitas agar beban RSUD dapat berkurang,” kata Ketut Ngurah Arya.

Wakil Ketua DPRD, Nyoman Gede Wandira Adi, turut menyampaikan dukungannya, namun meminta agar pemerintah daerah terlebih dahulu menyampaikan secara rinci skema pinjaman, termasuk peruntukan, nilai pinjaman, serta proyeksi pengembalian.

“DPRD perlu mendapat gambaran utuh agar dapat menyosialisasikan kepada masyarakat. Selain sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur juga perlu menjadi fokus utama. Skema pengembalian pinjaman harus dikaji secara cermat agar tidak membebani APBD secara berlebihan,” tegas Wandira.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sejak tahap perencanaan, guna memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Buleleng.

Sementara itu, pembahasan RPJMD Kabupaten Buleleng 2025–2029 telah memasuki tahap finalisasi. Catatan dan masukan dari DPRD telah diakomodasi oleh pemerintah daerah, dan selanjutnya akan dituangkan dalam pendapat akhir fraksi sebelum Ranperda RPJMD disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).   @@@ CMN=HmsDPRDBuleleng.