DPRD Karangasem Gelar Rapat Paripurna, Seluruh Fraksi Setuju Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Jadi Perda

AMLAPURA (CAHAYAMASNEWS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem menggelar rapat Paripurna yang di pimpin oleh ketua DPRD I Wayan Suastika dan unsur pimpinan DPRD, Selasa (20/6/223). Rapat dihadiri oleh Bupati I Gede Dana, Wakil Bupati Wayan Arta Dipa dan Sekda bersama OPD lingkungan pemerintah Karangasem. Ketua DPRD I Wayan Suastika menyampaikan bahwa rapat ini dengan agenda penyampian Laporan Gabungan Komisi, diakumulasi dengan pendapat akhir dari fraksi DPRD, pengambilan keputusan oleh Dewan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022, dan pendapat akhir Bupati Karangasem.

Pada penyampaian laporan gabungan komisi DPRD yang di akumulasi dengan pendapat akhir fraksi yang dibacakan oleh I Gede Parwata, bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 seluruh frkasi setuju menjadi Perda, sebelumnya Ranperda tersebut telah dibahas bersama dewan dan eksekutif dengan jadwal yang telah ditentukan.

Lanjut Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 dapat disepakati dan diterima sesuai Rancangan yang diajukan dengan rincian realisasi anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 1.577.410.438.958,88. Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 1.548.907.880.948,46. Antara realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dikurangi realisasi Belanja terjadi surplus Anggaran sebesar Rp. 28.502.558.010,42. Selanjutnya realiassi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 118.187.586.745,82. Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000.000,00. Pembiayaan Neto sebesar Rp. 109.908.336.480,88. Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah sejumlah Rp. 144.190.144.766,24.

Dalam laporan gabungan komisi yang di akumulasi dengan pendapat akhir walaupun seluruh fraksi setuju namun semua fraksi memberikan catatan-catatan di antaranya; dari Fraksi PDI-Perjuangan meminta untuk meminimalisir temuan baik dari inspektorat maupun BPK diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Serta pemerintah diharapkan mampu mensosialisasikan perda tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.

Fraksi Catur Warna Karangasem mendorong agar setiap pembahasan ranperda pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif demi terwujudnya kegiatan yang tepatguna dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga diminta agar memperihatinkan anggaran di bidang seni, budaya dan olahraga, penting karena agar mampu bersaing ke tingkat yang lebih tinggi.

Fraksi Gerindra meminta agar program air bersih Telaga Waja mampu diatasi pemerintah, dan jadikan program prioritas demi keadilan, karena di wilayah Kecamatan Kubu khususnya, sangat membutuhkan air bersih.

“Lakukan pembangunan secara merata sesuai aspirasi masyarakat dan jangan tebang pilih. Dalam hal ini, kami fraksi Partai Gerindra mengoreksi Opd-Opd yang mempunyai mobil operasional, untuk dievaluasi karena biaya pemeliharaan yang cukup tinggi dan ini sangat membebani APBD. Karena setahu kami banyak mobil-mobil yang keberadaannya mubazir, seperti di DPRD ada mobil yang sudah tua sudah tidak layak pakai, di Dinas Perhubungan ada Bus tetapi tidak ada sopirnya, buat apa dipertahankan lebih baik di lelang saja,” tandas Gede Parwatha saat membacakan catatan dari Fraksi Gerindra.

Sementara itu, Fraksi Nawa Satya Partai NasDem juga memberikan beberapa catatan salah satunya ialah di bidang pendidikan.

“Dinas Pendidikan tahun ini sudah terbangun prasarana yang sangat luar biasa untuk kedepannya, mengingat hal itu perlu adanya keseimbangan terkait SDM yang berkualitas, dan kami Fraksi Nasdem mendorong agar pemerintah daerah menyiapkan sarana pendidikan tercukupi di Kabupaten Karangasem seperti pengangkatan guru-guru yang dirasa hari ini masih banyak terdapat kekurangan,” katanya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar berharap agar pemerintah khususnya Bupati Karangasem mempunyai visioner untuk memajukan SDM Karangasem.

“Kedepan bisa bersaing diera globalisasi, tentu perlu kerja keras baik tenaga, pikiran, dan financial. Untuk merealisasikan hal tersebut semoga bapak bupati tidak terjebak membuat program-program dalam APBD yang sifatnya pragmatis jangka pendek dan mercusuar,” ujarnya

Saran dan masukan Fraksi Golkar untuk membangun SDM yang handal salah satunya adalah melakukan intervensi untuk mempercepat penurunan angka Stunting. Intervensi tersebut ada 2 yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik. *** Cahayamasnews.com/Tim-01.