News

Rapat Paripurna ke-13 DPRD Bali Penyampaian Jawaban Gubernur terkait Pandangan Umum Fraksi atas Dua Ranperda

DENPASAR (CAHAYAMASNEWS.COM). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, N. Adi Wiryatama memimpin langsung Rapat Paripurna ke- 13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, dengan Agenda Penyampaian Jawaban Gubernur terkait Pandangan Umum Fraksi megenai Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045 bertempat di Ruang Rapat Utama pada hari Soma Wage Wuku Dukut (Senin (01/07/2024).

Setelah mengagendakan Pemandangan Umum (PU) Faksi-Fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Bali terkait Pandangan Umum Fraksi atas Dua Ranperda. Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan apresiasi atas materi dan substansi pandangan umum semua Fraksi dewan berupa dukungan, pendapat, usul dan saran, yang telah disampaikan. Menurutnya, hal tersebut mengandung nilai korektif yang konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai salah satu wujud peran pengawasan yang diemban oleh DPRD.

Terkait Sisa Kas Akhir Tahun 2023, pihaknya memahami kekhawatiran yang disampaikan mengenai penurunan Sisa Kas dari Rp. 330,19 miliar di Tahun 2022 menjadi Rp. 171,48 miliar di Tahun 2023, serta pentingnya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya defisit.

“Saya sependapat atas saran untuk melakukan terobosan yang inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru dan pentingnya mengendalikan belanja untuk mencegah defisit yang melampaui kemampuan pendanaan,” ujarnya seraya menambahkan, ke depannya akan terus berupaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap melibatkan pengawasan dari DPRD serta masyarakat.

Pj. Gubernur mengaku sependapat atas saran untuk melakukan terobosan yang inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru dan pentingnya mengendalikan belanja untuk mencegah defisit yang melampaui kemampuan pendanaan.

Usulan untuk meningkatkan pungutan wisatawan asing perlu dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif agar kebijakan ini tidak menimbulkan kondisi yang kontraproduktif terhadap sektor pariwisata. “Kami sependapat untuk dilakukan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, dengan menambahkan pasal tentang pemberian insentif bagi pihak-pihak yang membantu kelancaran pungutan tersebut dan penambahan pasal tentang pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap Perda tersebut,” ujarnya.

Sebagaimana saran dan masukan dari Dewan, pihaknya terus mendorong inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan daerah. Kerja sama dengan sektor swasta dan pemanfaatan teknologi akan menjadi fokus untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik dan bernilai tambah.

“Selain pariwisata, Saya juga mencoba mengeksplorasi sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif lainnya. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan utama,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045, dasar hukum Raperda RPJPD pada tingkat nasional sebagai acuan dalam bentuk Undang-Undang RPJPN 2025-2045 memang belum ditetapkan, namun sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, bahwa RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045, karena itu Pemerintah Provinsi melakukan penyelarasan rancangan RPJPD Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045.

Terkait saran penambahan frase “Semesta Berencana” pada judul Raperda, pihaknya dapat menerima usul Dewan untuk penambahan frase tersebut. Pun juga mengapresiasi terkait saran penambahan frase pada rumusan Visi. “Rumusan Visi dalam Raperda secara implisit telah mengandung makna sesuai dengan nilai-nilai yang diusulkan. Dimana ‘Bali Dwipa Jaya’ memiliki makna ‘Jayalah Pulau Bali’, diambil dari slogan yang ada pada pataka lambang Provinsi Bali sebagai pengejawantahan cita-cita para pendahulu,” imbuhnya.

Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dengan Tetap Berpijak pada Budaya Lokal Bali lanjut Pj. Gubernur, merupakan kristalisasi dari Visi Indonesia Emas Tahun 2045, dan kearifan lokal Bali Sad Kerthi yang menjadi landasan dalam pembangunan Bali Era Baru. ‘Berpijak pada Budaya Lokal’ bermakna bahwa Bali memiliki kemampuan mewujudkan tradisi kehidupan yang harmoni berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi.

“Sedangkan untuk penyelarasan dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: “Hijau, Tangguh, dan Sejahtera”, sudah tercantum dalam rumusan Visi: ‘Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera, dan Berkelanjutan’,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam penyusunan RPJPD, telah memperhatikan substansi Raperda RPPLH dan KLHS RPJPD, juga telah mencantumkan isu-isu strategis dan isu-isu prioritas seperti yang disampaikan seluruh Fraksi, di antaranya; pengembangan   pariwisata   berkualitas, pangan, permukiman, keseimbangan pembangunan, keamanan, sampah, kemacetan, polusi, kerawanan bencana, energi  bersih,  air  bersih,  pengelolaan laut, dan pelayanan birokrasi, yang semuanya sudah diuraikan dalam Bab III RPJPD. *** CMN=TIM.

Facebook Comments