Fraksi DPRD Badung Sampaikan Pandangan Umum, Bupati Adi Arnawa Apresiasi Dukungan terhadap Isu Strategis Daerah

MANGUPURA (CAHAYAMASNEWS.COM)=Pemerintah Kabupaten Badung terus mematangkan arah pembangunan daerah melalui pembahasan rancangan kebijakan anggaran. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Rabu (13/8/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para Wakil Ketua, dan dihadiri pimpinan fraksi, anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung I B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, OPD, tenaga ahli DPRD, serta tenaga ahli fraksi.

Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi-fraksi yang menurutnya secara prinsip telah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

“Pandangan umum fraksi sudah inline dengan penjelasan kami sebelumnya terkait dokumen penganggaran, baik KUA dan PPAS 2026 maupun Raperda Perubahan APBD 2025. Fokus kita jelas: infrastruktur, penanganan sampah, ketersediaan air bersih, dan target-target strategis lainnya,” tegas Adi Arnawa.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti urgensi penanganan masalah sampah sebagai salah satu isu prioritas yang membutuhkan kerja sama lintas wilayah. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, pihaknya telah mengikuti serangkaian rapat intensif bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, khusus membahas strategi mitigasi dampak penutupan TPA Suwung.

“Badung dan Denpasar menyumbang volume sampah cukup besar ke TPA Suwung. Dengan rencana penutupan TPA itu, kita didorong untuk mempercepat implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah-langkah mitigasi telah dibahas bersama Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota untuk menyikapi situasi ini secara konkret,” jelasnya.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dari siklus penganggaran dan perumusan kebijakan strategis daerah. Pemerintah Kabupaten Badung menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merespons isu-isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. *** CMN=Tim/HmsBadung.