Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Empat Fraksi DPRD Bali Soroti PAD dan Belanja dalam Raperda APBD 2027

DENPASAR (CAHAYAMASNEWS.COM)=Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyoroti optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, peningkatan investasi daerah, serta penguatan kemandirian fiskal dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Denpasar, Senin (26/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua Wayan Disel Astawa dan Komang Nova Sewi Putra. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta undangan lainnya.

Penyampaian pandangan umum fraksi diawali Fraksi PDI Perjuangan  yang dibacakan oleh Ni Kadek Darmini. Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penyusunan target PAD 2027 yang realistis, terukur, dan berbasis potensi riil daerah. Menurutnya, penilaian terhadap target PAD tidak semata-mata didasarkan pada kenaikan atau penurunan angka, tetapi juga pada kualitas perencanaan dan strategi pencapaiannya.

Fraksi ini mempertanyakan sejauh mana proyeksi PAD disusun berdasarkan realisasi penerimaan, pemutakhiran data wajib pajak, tingkat kepatuhan, serta pemetaan potensi setiap sumber pendapatan. Selain itu, optimalisasi PAD diharapkan mengutamakan perbaikan administrasi, digitalisasi, pencegahan kebocoran, dan optimalisasi aset daerah tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah juga diminta mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan dari sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata.

Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI melalui juru bicara Gede Harja Astawa, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau megahnya infrastruktur yang dibangun, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Fraksi Gerindra-PSI menyatakan siap bekerja sama dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Bali. Namun, fraksi tersebut juga menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan agar APBD 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan Wayan Gunawan, menawarkan sejumlah langkah untuk memperkuat pendapatan sekaligus meningkatkan efektivitas belanja daerah. Fraksi ini mendorong pengembangan sumber pendapatan non-pajak, penguatan sistem digital pungutan wisatawan asing atau tourist levy di bandara, serta peningkatan kontribusi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa membebani daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi belanja, Fraksi Golkar mengusulkan penghematan sebesar 10–15 persen pada pos belanja operasi non-pelayanan publik dasar. Hasil penghematan tersebut diusulkan dialihkan untuk meningkatkan belanja modal hingga sekurang-kurangnya 12 persen dari total belanja daerah.

Sementara itu, Fraksi Demokrat-NasDem dengan juru bicaranya Komang Wirawan, menyoroti potensi tekanan terhadap PAD seiring dengan rencana atau upaya pengembangan kendaraan bermotor listrik. Pada kesempatan itu Fraksi Demokrat-NasDem mengingatkan, bahwa belum adanya pengaturan mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor listrik dan bea balik nama kendaraan bermotor listrik dapat berdampak terhadap penerimaan daerah.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Fraksi Demokrat-NasDem mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak dan retribusi. Upaya yang dinilai perlu diperkuat meliputi; digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pengembangan sumber PAD baru, serta peningkatan kinerja BUMD.

Fraksi Demokrat-NasDem juga meminta Gubernur Bali beserta jajarannya memperkuat komunikasi dan koordinasi strategis dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan dana transfer pusat atau setidaknya mempertahankan alokasinya agar tidak lebih rendah dibandingkan tahun 2026, sembari memastikan dukungan terhadap program-program pemerintah pusat yang berpihak kepada masyarakat.

Berbagai masukan dari keempat fraksi tersebut menjadi bagian dari pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027, terutama terkait upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. *** CMN=Tim.