DPRD Buleleng Bahas Rancangan Kerja APBD 2026, Fokus Sinkronisasi Program dan Aspirasi Masyarakat

SINGARAJA (CAHAYAMASNEWS.COM)=Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menggelar rapat kerja lintas komisi pada Selasa (19/8/2025), guna membahas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. Rapat ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sebelumnya dilaksanakan pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Rapat kerja ini bertujuan memastikan bahwa penyusunan RKA oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD, serta tema pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2026.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya integrasi antara program-program OPD dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Beberapa poin krusial yang dibahas dalam rapat kerja ini meliputi target indikator sasaran tahun 2026, rancangan pagu anggaran, alokasi anggaran menurut program, kegiatan dan sub-kegiatan, proporsi belanja pegawai, serta kegiatan prioritas yang merupakan hasil usulan desa maupun DPRD.

Adapun pembagian rapat kerja per komisi sebagai berikut: Komisi II menggelar rapat bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Komisi III melakukan pembahasan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Komisi IV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A).

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom., menyatakan bahwa rapat kerja ini merupakan langkah strategis dalam memastikan APBD 2026 berjalan secara efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar menyentuh sektor prioritas dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif,” ujar salah satu pimpinan DPRD dalam sesi wawancara.

Dengan diselenggarakannya rapat kerja ini, DPRD Buleleng berharap proses penyusunan APBD 2026 dapat berjalan secara terarah, transparan, dan selaras dengan aspirasi masyarakat. *** CMN=Tim=Hms.