Bali Perlu Masterplan Pengelolaan Banjir, Sekretariat DPRD Bali Gandeng Puluhan Awak Media Belajar Penanganan Banjir di DKI Jakarta

JAKARTA (CAHAYAMASNEWS.COM)=Banjir bandang yang melanda Bali pada 10 September 2025 lalu seakan  menjadi peringatan serius akan pentingnya mitigasi bencana guna menghindari hal serupa kembali terjadi pada masa-masa mendatang. Menyadari hal itu, Sekretariat DPRD Bali menggandeng puluhan Media Massa melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta untuk mempelajari sistem penanggulangan banjir ibu kota yang dinilai lebih tertata pada Kamis, (9/10/2025).

Rombongan dipimpin langsung Sekretaris DPRD Bali, Ketut Nayaka, didampingi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Kepegawaian, Humas, Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Bali Kadek Putra Suantara, Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, dan Ketua Koordinator Wartawan IGMB Dwikora Putra.

Rombongan disambut oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air DSDA Provinsi DKI Jakarta, Nugraharyadi yang akrab disapa Medi. Dalam pemaparannya, Nugraharyadi menjelaskan bahwa Jakarta memiliki sistem penanggulangan banjir yang berjalan di tiga tahap: sebelum, saat, dan setelah banjir.

“Pra-banjir kami lakukan pengurasan saluran, pengerukan kali dan waduk, serta perawatan pompa. Saat banjir, pompa pengendali banjir dioperasikan, pompa mobile disiagakan, satgas diturunkan ke titik-titik genangan, dan pusat komando banjir diaktifkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Nugraharyadi menjelaskan, setelah banjir surut, DSDA Jakarta bekerja sama dengan pemadam kebakaran melakukan pembersihan wilayah terdampak dan memastikan sistem drainase kembali normal. Salah satu keunggulan Jakarta dalam pengendalian banjir kata Nugraharyadi, adalah penggunaan sistem polder, yaitu sistem drainase tertutup yang mengandalkan pompa untuk mengalirkan air dari kawasan rendah ke luar.

“Kami juga mengembangkan Command Center yang terhubung dengan Early Warning System. Jadi, saat ada potensi banjir kiriman atau kondisi tidak normal, alarm langsung aktif dan seluruh petugas siaga,” jelasnya.

Lebih jauh Nugraharyadi menambahkan, seluruh strategi dan infrastruktur pengendalian banjir tersebut sudah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) dan didukung melalui Peraturan Daerah (Perda), sebagai dasar hukum pengelolaan.

Sementara itu, menanggapi kunjungan tersebut, Ketua Rombongan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Ketut Nayaka, menyatakan bahwa banjir bandang di Bali pada 10 September lalu merupakan bencana luar biasa yang mengejutkan semua pihak dan datangnya secara tiba-tiba.

“Tidak pernah terbayangkan bencana sebesar itu terjadi di Bali. Sudah puluhan tahun tinggal di Denpasar, baru kali pernah melihat banjir sehebat itu. Ke depan, kita dituntut untuk lebih siap dalam menghadapi banjir, baik dari sisi, peralatan, kelembagaan, maupun regulasi,” tegas Sekwan Ketut Nayaka sembari menekankan pentingnya Bali memiliki masterplan pengelolaan banjir secara komprehensif.

“Apa yang dipelajari di Jakarta hari ini sangat berharga. Ini bisa menjadi bahan komparasi, agar Bali juga mampu mengelola banjir dengan sistematis. Harapannya, jika bencana kembali terjadi, tidak sampai menimbulkan korban jiwa,” tegas Sekwan Ketut Nayaka.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Bali untuk menyusun strategi pengendalian banjir berbasis data, teknologi, dan kolaborasi antarlembaga.

Menurutnya, langkah konkret yang harus segera dilakukan Bali adalah mengembalikan fungsi bantaran sungai, pengerukan saluran air, dan penyusunan masterplan penanggulangan banjir yang terintegrasi dengan penataan ruang yang baik, sehingga diharapkan musibah banjir bandang yang terjadi 10 Septembaer yang lalu tidak terjadi lagi.

“Sudah saatnya Bali menyiapkan berbagai strategi jangka panjang yang kuat, dan komitmen semua pihak bekerja sama serta senantiasa menjaga kebersihan sungai dari berbagai jenis sampah, agar banjir bandang seperti 10 September tidak terulang kembali,” tegas Nayaka menutup diskusi,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Wartawan, IGMB Dwikora Putra, menyatakan pentingnya ada lembaga khusus yang menangani sumber daya air di Bali.

“Ke depan kita perlu mendorong agar Gubernur Bali membentuk sebuah Lembaga yang khusus dan fokus untuk menangani masalah Sumber Daya Air,” ujarnya seraya menambahkan, sampai saat ini Bali belum memiliki memiliki sistem, alat, maupun personel yang memadai untuk menangani bencana seperti banjir bandang.  @@@ CMN=Tim.