Perkuat Sinergi dengan Media, Bahas Keterbukaan Informasi hingga Digitalisasi Pelayanan Publik, Sekretariat DPRD Buleleng Studi Komparasi ke Diskominfos Bali dan Sekretariat DPRD Badung

DENPASAR (CAHAYAMAS-NEWS.COM)=Guna memperkuat sinergi dengan insan pers sekaligus untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pelayanan pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Buleleng Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan studi komparasi bersama sejumlah jurnalis yang bertugas di Buleleng kedua lokus yakni; ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (29/10/2026) dan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Jumat (30/10/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi, Ketua Fraksi Demokrat Kadek Sumardika, Sekretaris DPRD Buleleng I Nyoman Riang Pustaka, serta Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Setwan Buleleng Luh Suma Intari.

Rombongan diterima Sekretaris Diskominfos Provinsi Bali, Gusti Ngurah Kama Wijaya. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk bertukar pengalaman dan menggali referensi terkait pengelolaan informasi publik, keterbukaan informasi, kemitraan media, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berbagai aspek pengelolaan komunikasi publik menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari keterbukaan informasi, penguatan kemitraan dengan media, hingga optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Diskominfos Provinsi Bali, Gusti Ngurah Kama Wijaya, dalam paparannya mengatakan, sejumlah bidang yang menjadi perhatian dalam fasilitas Komisi Informasi Provinsi Bali. Di antaranya; literasi digital, pengelolaan konten website, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), relasi media, penyusunan konten perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik, strategi komunikasi publik, pelayanan informasi publik, serta pemantauan informasi kebijakan, opini, dan aspirasi masyarakat.

Lebih jauh Gusti Ngurah Kama Wijaya menjelaskan, bahwasannya perkembangan fasilitas pendukung Turyapada Tower yang berlokasi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Salah satu fasilitas yang tengah disiapkan adalah gondola sebagai sarana transportasi bagi pengunjung menuju kawasan menara. Dengan fasilitas tersebut, pengunjung nantinya tidak perlu membawa kendaraan langsung ke lokasi Turyapada Tower.

“Para pengunjung tidak langsung membawa kendaraan ke lokasi Turyapada Tower, tetapi kita sudah siapkan gondola untuk mengantar pengunjung,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gusti Ngurah Kama Wijaya memaparkan, gondola tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Desember 2026 atau paling lambat awal 2027. Sementara itu, peresmian fasilitas pendukung tersebut juga direncanakan berlangsung pada awal tahun 2027 menatang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya, S.M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran media massa sebagai mitra strategis pemerintah dan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi kebijakan sekaligus memberikan pemahaman mengenai berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. “Teman-teman media ini peranannya sangat penting. Kami sangat terbantu oleh teman-teman media,” ujar Ketua DPRD Ngurah Arya seraya berharap, hubungan kemitraan antara DPRD Buleleng dan insan pers dapat terus diperkuat melalui komunikasi serta kolaborasi yang konstruktif. Dengan demikian, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas, akurat, dan berimbang.

“Pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Selain menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawasi kebijakan, mengkritisi pelaksanaan program pembangunan, serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan publik. Kami tidak pernah anti kritik, sepanjang kritik tersebut bersifat membangun dan sesuai dengan koridor, nilai-nilai etika dan estetika,” tegas Ketua DPRD Ngurah Arya seraya menambahkan, pemberitaan yang kritis, objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta justru menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Kritik yang disampaikan secara profesional bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan kontribusi konstruktif untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi menyoroti pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan aplikasi pada masing-masing perangkat daerah, harus benar-benar berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Ia menekankan bahwa digitalisasi semestinya menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, bukan justru menciptakan hambatan baru, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat sebagai penerima layanan.

“Kami berharap, melalui studi komparasi ini, DPRD Kabupaten Buleleng dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan referensi yang relevan untuk diterapkan dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperkuat kemitraan dengan insan pers, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi digital di lingkungan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Di hari kedua kegiatan kunjungan, Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah wartawan Buleleng menyambangi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Jumat (30/10/2026). Rombongan yang sedianya diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Badung. Namun, karena adanya tugas kedinasan yang tidak dapat diwakilkan, penerimaan rombongan ditugaskan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Made Putra Kencana, S.H., didampingi perwakilan media yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Memperkuat tata kelola komunikasi publik dan membangun kemitraan yang harmonis antara lembaga legislatif dan insan pers menjadi fokus kunjungan. Kunjungan komparatif ini dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman dan menggali praktik pengelolaan informasi publik serta pola kerja sama kelembagaan dengan media massa. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung, Nyoman Sarmawa, didampingi dua pengurus lainnya turut hadir dan berbagi pengalaman mengenai pola kemitraan antara media massa dan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung yang selama ini berjalan sangat baik.

Sejumlah hal strategis menjadi bahan diskusi, terutama menyangkut mekanisme kerja sama, penguatan kemitraan media, serta pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik. Pertukaran pengalaman ini dinilai penting untuk membangun hubungan profesional yang dilandasi komunikasi terbuka, saling melengkapi, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Dalam diskusi juga mengemuka bahwa komunikasi publik tidak semata-mata menjadi instrumen untuk membangun citra kelembagaan (image building), tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, media massa dan wartawan memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pers tidak hanya berperan menyebarluaskan program serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi publik, kontrol sosial, serta membantu menangkal dis-informasi ditengah pesatnya perkembangan arus informasi digital.

Pengelolaan komunikasi publik juga perlu diarahkan pada pola komunikasi dua arah. Artinya, penyampaian informasi mengenai capaian dan kinerja lembaga harus berjalan beriringan dengan upaya menyerap aspirasi, masukan, serta kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Selain penguatan kemitraan pers, optimalisasi transformasi digital, pengembangan konten publikasi yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Setwan Buleleng Luh Suma Intari menjelaskan, melalui kegiatan komparasi ini, diharapkan berbagai pengalaman yang didapat selama kegiatan, baik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali dan di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, dapat menjadi referensi bagi DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dalam mengembangkan pola komunikasi publik dan kemitraan media yang lebih terarah, profesional, serta berkelanjutan.

“Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan media massa diharapkan semakin kuat sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, keterbukaan informasi dan kemitraan pers yang sehat diharapkan turut berkontribusi dalam mewujudkan Buleleng yang lebih baik, maju, dan sejahtera,” ujarnya. *** CMN=Tim.