Dihadiri Presiden Jokowi, Pemkab Karangasem Ikuti Peringatan Hakordia Secara Virtual

AMLAPURA (CAHAYAMASNEWS). Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara virtual peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (16/12/20). Presiden Jokowi dari Istana Negara Jakarta mengingatkan semua lembaga pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah praktik suap. “Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta lembaga pemerintah menyederhanakan proses kerja dan proses layanan kepada masyarakat demi meminimalisasi praktik korupsi. Menurut dia, wujud reformasi birokrasi dan struktural ini harus terus dilakukan. Presiden Jokowi juga meminta semua lembaga pemerintahan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyederhanakan proses kerja. Dengan begitu, peluang terjadinya korupsi dilingkungan pemerintah dapat diminimalisir.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri, menjelaskan bahwa Peringatan Hakordia bertemakan Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Anti Korupsi dinilai sangat relevan dengan semangat pemberantasan korupsi, yang dijadikan optimal dengan seluruh peran anak bangsa dan seluruh elemen masyarakat akan bahaya korupsi. “Melalui Peringatan Hakordia kali ini, jelas Firli, KPK ingin memperkuat komitmen dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelasnya.

Peringatan Hakordia ini turut diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dari Ruang KMC (Karangasem Media Centre). Selain Asisten Administrasi Umum Ni Made Santikawati, kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Itda dan Kassubag di bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem. Santikawati mengatakan bahwa melalui momentum Hakordia ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi bahwa korupsi merupakan tindakan keji yang menyengsarakan rakyat dan sangat beresiko tinggi sehingga perlu upaya pencegahan secara dini.

“Kami mengharapkan kepada seluruh aparatur Pemkab Karangasem khususnya pelayanan publik di Karangasem untuk tidak melakukan pungutan liar mulai dari pemerintahan paling bawah sehingga apa yang kita lakukan sebagai pelayan masyarakat tidak bertentangan dengan hukum,” kata Santikawati. *** Cahayamasnews.com-Humas=Tim-01.