16 Tahun Impian dan Cita-Cita MDA Terpendam, Akhirnya Gubernur Wayan Koster Wujudkan Gedung yang Super Megah dan Representatif

PEMPROV BALI (CAHAYAMASNEWS). Selama kurang lebih 16 tahun Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali harus memendam cita-cita untuk bisa memiliki gedung dan kantor yang layak, akhirnya kini di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster berhasil mewujudnyatakan gedung yang layak dan bahkan bisa dibilang super megah. Luapan gegembiraan dan kebanggaan itu disampaikan Bendesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet bersama Penyarikan Agung MDA Provinsi Bali, I Ketut Sumarta pada acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Program Sosial Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Trisno Nugroho dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, perihal Bantuan Program Sosial Bank Indonesia berupa meubelair dan peralatan kantor lainnya untuk program atau kegiatan pembangunan Gedung Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Denpasar, pada rahina Sukra Pon, Prangbakat (Jumat, 18/12/2020) di Gedung Lila Graha, MDA Provinsi Bali.

“Hari ini saya sangat gembira dan bangga kepada kinerja Bapak Gubernur Wayan Koster yang telah berhasil mewujudkan impian dan cita-cita terpendam selama 16 tahun, Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang merupakan lembaga adat warisan Ida Bhatara Mpu Kuturan ini untuk  memiliki gedung dan kantor yang representatif dengan arsitektur Bali dengan 3 lantai dan kini lengkap dengan sarana/peralatan kantor yang mewah berkualitas,” ujarnya yang disambut gemuruh tepuk tangan.

Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster  mengatakan, bahwasannya Penandatanganan Bantuan Program Sosial Bank Indonesia berupa meubelair dan peralatan merupakan program lanjutannya dalam upaya membangkitkan kembali Desa Adat di Pulau Dewata setelah sebelumnya sukses menciptakan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, membuat Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali, hingga membangun Kantor MDA Provinsi Bali dan Kantor MDA Kabupaten Jembrana, Buleleng, Tabanan, Bangli, Gianyar, Karangasem dan Kota Denpasar, serta yang akan menyusul pembangunan Kantor MDA Kabupaten Badung, dan Klungkung.

“Saya mengapresiasi kualitas meubelair dan peralatan kantor di MDA Provinsi Bali yang bersumber dari bantuan Bank Indonesia,” kata Gubernur Wayan Koster saat mengececk langsung kelengkapan meubelair dan peralatan kantor dari lantai I, II, dan lantai III. Lebih lanjut Gubernur Bali asal Desa Sembiran ini mengungkapkan alasan dirinya terpanggil untuk membenahi Desa Adat di Bali sudah mulai dilakoninya sejak tahun 2012, ketika sedang merancang Undang-Undang tentang Desa di DPR-RI.

“Saat itu saya bergabung di Pansus DPR-RI dan membahas UU Desa, dalam pembahasan itu saya memasukan Desa Adat agar diatur dalam UU Desa, ternyata bersyukur apa yang saya dorong untuk memajukan Desa Adat dalam UU itu berhasil selesai dan termuat di BAB13 yang berisi ketentuan khusus tentang Desa Adat, hingga akhirnya diundangkan pada tahun 2014,” cerita mantan Anggota DPR-RI 3 Periode, Fraksi PDI Perjuangan ini di hadapan Prajuru MDA Provinsi Bali, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Agung Rai Wirajaya.

Keterpanggilannya untuk mewujudkan Gedung tersebut berawal ketika suatu ketika dirinya datang berkunjung ke kantor MDA yang menumpang di Gedung Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan berada di pojok serta ruangannya sangat kecil.

“Saat itu terus terang Saya sangat prihatin dan miris melihatnya dan tidak sesuai dengan namanya MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) dan pemimpinnya disebut Bendesa Agung, namun kantornya tidak utama dan agung, bahkan jauh dari kata layak.  Sejak saat itu Saya berjanji, bilamana dipercaya menjadi gubernur akan berupaya membangun gedung yang layak agar sesuai dengan nama dan peruntukannya yang sangat mulia dan luhur serta ingin membangkitkan wibawa desa adat,” ujar Gubernur Wayan Koster bertutur. Acara penandatanganan tersebut juga dihadir Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA), I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra. Gubernur berharap dengan telah memiliki gedung yang layak dan fasilitas yang memadai, MDA Provinsi Bali hingga kabupaten/kota bisa bekerja lebih baik dan fokus di dalam mengurus desa adat di Bali. *** Cahayamasnews.com-Tim.