Gubernur Ajak Bupati se-Bali, Bangun Bali  dengan Spirit Kebersamaan

Dalam sebuah pertemuan “langka” pada Selasa (25/6), Gubernur Bali Wayan Koster beserta para Bupati dan Walikota se-Bali berhasil mencapai kesepakatan penting untuk mengelola Bali sebagai Satu Kesatuan Wilayah: Satu Pulau, Satu Pola dan Satu Tata Kelola berlandaskan spirit kebersamaan dan gotong-royong mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Bertajuk Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, pertemuan di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali ini terbilang “langka” karena sangat jarang seorang gubernur bisa mengumpulkan seluruh bupati atau walikota di daerahnya. Terlebih lagi sesudah diberlakukannya otonomi daerah di kabupaten dan kota, kerap terjadi bupati dan walikota jalan sendiri-sendiri dalam kebijakannya. Keberhasilannya dalam mengumpulkan para bupati dan walikota, menunjukkan keberhasilannya  mengkonsolidasikan dukungan dari semua kepala daerah se-Bali.

Ditegaskan, bahwa spirit kebersamaan dan gotong-royong harus menjadi pegangan para kepala daerah dalam menata dan mengelola Bali. Egoisme sektoral serta egoisme kewilayahan harus dihilangkan karena akan menghalangi kemampuan para pemimpin Bali dalam melayani seluruh masyarakat Bali. “Kita harus bangun spirit bersama. Jadi meskipun misalnya kewenangan itu ada di provinsi, atau di kabupaten, selama kewenangan itu bisa dilakukan untuk melayani krama Bali mari kita lakukan bersama, saling tolong dan gotong-royong,” tegasnya seraya menambahkan selain juga harus mengedepankan penerapan kepemimpinan kultural, menjunjung etika dan tata-krama penyelenggaraan pemerintahan, nilai-nilai kearifan lokal: gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya.

Pendekatan satu kesatuan wilayah ini sangat penting karena sebagai sebuah pulau kecil, Bali menghadapi banyak masalah yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah geografis. Pendekatan yang parsial, sektoral, dan dibatasi wilayah geografis akan gagal menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Berbagai isu strategis sedang dihadapi Bali dan itu tak akan mampu diselesaikan oleh satu kabupaten atau satu kota semata, namun dibutuhkan pengelolaan dan penataan bersifat “Semesta” yang hanya bisa dilakukan di tingkat provinsi. Isu-isu strategis itu di antaranya semakin maraknya toko modern berjaringan; menurunnya daya saing SDM Bali; penyediaan air bersih dan energi ramah lingkungan; kemacetan lalu lintas; pengelolaan sampah serta makin meningkatnya kerusakan lingkungan; ketimpangan pembangunan antar wilayah; meningkatnya konversi fungsi dan kepemilikan lahan; adanya kecendrungan orang asing menikah dengan orang Bali sebagi modus untuk melakukan praktek usaha yang tidak sehat dan merugikan Bali; meningkatnya ancaman bagi krama Bali karena menguatnya politik identitas; maraknya villa atau tempat tinggal yang digunakan sebagai akomodasi pariwisata illegal sehingga mengurangi pendapatan daerah dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan lain sebagainya.

Guna mengurai dan menyelesaikan isu-isu strategis itu, Koster telah menetapkan lima bidang prioritas pembangunan Bali. Bidang 1 mencakup pangan, sandang, papan; Bidang 2 kesehatan dan pendidikan; Bidang 3 jaminan sosial dan ketenagakerjaan; Bidang 4 adat, agama, tradisi, seni dan budaya; Bidang 5 pariwisata. Kelima bidang prioritas  pembangunan ini telah didukung dengan sejumlah  legislasi dengan ditetapkannya empat  Peraturan Daerah (Perda) dan tujuh Peraturan Gubernur (Pergub). “Dari setiap bidang itu kita sudah susun dan siapkan program-program nyata, termasuk program-program unggulan integrasi, yang melibatkan semua kabupaten dan kota, serta program-program khusus, yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing kabupaten dan kota. Program-program inilah yang akan menunjukkan spirit kebersamaan dan gotong-royong kita dalam menata, membangun dan mengelola Bali sebagai Satu Kesatuan Wilayah,” tegasnya. Usai paparan dari gubernur, para kepala daerah secara bergiliran memaparkan program strategis dan isu-isu penting di daerahnya masing-masing. Mereka juga menyampaikan kesiapannya untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi dengan program-program strategis yang disiapkan gubernur. Intinya bahwa para kepala daerah seiring-sejalan dalam melihat Bali sebagai Satu Kesatuan Wilayah yang membutuhkan pembangunan  yang holistik, integratif, sinergis, mengandung dimensi sekala-niskala, serta pembangunan yang berpihak pada kepentingan Bali. Hadir pula Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama dan Sekda Bali Dewa Made Indra. *** Nuansa Bali.com/Hms/tim.