Terkait Raibnya Asset Adat, Salah Seorang Krama Linggih Tantang Kembalikan Asset Adat

Buleleng (Cahayamas-news). Keberanian krama Desa Adat Bulian untuk menegakkan kebenaran memang tidak kepalang tanggung, bahkan berani mengungkap segala bentuk permasalahan termasuk soal tidak seimbangnya kewajiban dan hak krame Bulian. Atas lika-liku permasalah yang dipicu oleh ketimpangan hak dan kewajiban tersebut, maka asset adat yang selama ini dikuasai oleh Desa Linggih dikritisi bahkan digugat begitu rupa.

Salah seorang anggota Desa Linggih yaitu Nyoman Karsana yang hadir tatkala berlangsung polemik adat di Pura Bhanuwa yang ditandai dengan batalnya acara mesapsapan kelian adat terpilih versi Desa Linggih Gede Pasek, dengan tanpa ragu mengucapkan kesediannya untk mengembanlikan seluruh asset adat yang sempat ia nikmati bersama keluarganya. Hanya saja terhadap anggota Desa Linggih yang lain dan hadir saat itu, ada yang mengatakan sanggup namun harus berunding dulu bersama keluarga karena keluarganya juga menikmati asset adat tersebut. Prihal ini akhirnya dicemoh krama yang menghendaki untuk berjalan di garis lurus.

Jika sampai haraus menunggu perundingan keluarga semata-mata untuk mengembalikan aseta dat, maka itu sama halnya dengan bohong mengingat yang namanya perundingan tidak hanya butuh waktu sebulan, dua bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Kendati harus menunggu untuk melakukan investigasi terkait raibnya sebuah sertipikat Desa Adat Bulian, namun kalangan Kelian Adat periode 2019-2024 tidak akan putus asa. Bahkan di tengah proses investigasi raibnya sertipikat adat Bulian, Kelian adat Ketut Pasek yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bulian periode tertentu, harus pula menyisir dan siap menuntut permasalahan CBD (Bantuan Bank Dunia) yang merupakan bantuan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh Desa Adat setempat.

Menurut mantan Kelian adat Nyoman Kresana, ia dalam rentang jabatannya memang pernah menghadapi masalah CBD, nanun sudah dibenahi bahkan ada penyerahan dana tertentu kepada yang berhak melanjutkan. Namun setelah itu ada masalah lagi sehingga prihal tersebut bukan pula merupakan tanggung jawab dirinya sendiri, mengingat yang ia serahkan sudah normal dan siap untuk dioperasikan. Sedangkan keberadaan LPD yang juga menjadi tanggung jawab Desa Adat kini siap untuk dibedah permasalahannya, agar apa yang selama ini menjadi tanda tanya krama tidak menjadi bulan-bulanan. *** Cahayamasnews.com/DEMAL.