KPUD Bangli Kekurangan Anggaran Pilkada 9 Desember 2020

BANGLI (CAHAYAMASNEWS). KPUBangli memastikan kalau pelaksanaan Pilkada bakal dilangsungkan 9 Desember mendatang. Berkaiatan dengan itu, KPU daerah Bangli mulai melakukan persiapan, terutama melakukan pencermatan anggaran. Mengingat penyelengaaran Pilkada nanti mengikuti SOP pencegahan COvid-19, jadi otomastis akan akanterjadi  pembengkakan angagran yang telah disepakati selama ini. Demikian dipaparkan Ketua KPUD Bangli I Putu Pratama Pujawan saat dikonfirmasi, Senin (08/06/2020).

Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat dilaksanakan rapat telkomfren dengan KPU, Bawslu serta gubernur dan bupati yang bakal menyelenggarakan Pilkada, kalau Pilkada tahun ini harus dilaksanakan setelah mengalami penundaan sebelumnya. “Sesuai arahan Mendagri Pilkada harus dilaksanakan tahun ini, sementara KPU menetapkan pelaksanaannya 9 Desember 2020 ini,” jelasnya. Berkaiatan degan itu, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi, Senin (8/6).

Dimana, dalam rapat ini membahas terkait optimalisasi anggaran, mengingat penyelenggaraan Pilkada tahun ini harus menggunakan standar pencegahan Covid-19. Dimana, penyeleggara harus wajib menggunakan APD sepeti masker, sarung tangan, menyiapkan handsanitazer serta melakukan penyemprotan secara berkala. Sementara untuk  kegiatan lebih banyak menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Dari hasil rapat koordinasi untuk anggaran rapidtes para penyelengagara yakni KPPS dan petugas Linmas saja membutuhkan anggaran Rp. 2,4 milyar, dengan rincian satu alat rapidtest harganya Rp. 400 ribu.

“Inilah yang kita usulkan ke pusat agar dikaper melalui anggaran Negara,” tegasnya seraya menambahkan, bahwa penambahan biaya juga terjadi pada TPS, arena dalam pandemi covid sesuai printah KPU pusat dan di Bangli terjadi penambahan sekitar 70 TPS. Kalau sebelunya per TPS untuk 800 pemilih, namun kini digunakan untuk 500 pemilih. Dengan demikian total TPS di Bangli kini berjumlah 570 TPS dan menambah satu bilik khusus untuk pemilih yang suhu tubuhnya naik.

Soal tahapan pemilihan, akan dimulai 15 Juni mendatag. Dimana diawali degan pemutahiran data pemilihan. Namun, untuk pemutahiran ini, pihaknya masih menunggu Perpu-KPU, yang kini masih dilakukan dengar pendapat kepada masyarakat, terkait pembentukan PPDP (Petugas Pencocokan Data Pemilih). “Kita masih menunggu Perpu-KPU yang kini masih dilakukan dengar pendapat kepada masyarakat,” pungkasnya. *** Cahayamasnews.com/Tim-Agung Natha.