Dukung Penguatan PUG, Buleleng Gelar Workshop PRG

SINGARAJA (CAHAYAMASNEWS.COM). Pengarustamaan Gender (PUG) menjaga keseimbangan partisipasi dan keterlibatan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini mencerminkan keadilan antara laki-laki dan kaum permepuan. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa ketika membuka Workshop Penganggaran Responsif Gender (PRG) Selasa (18/4/2023).

Ini dilakukan untuk menguatkan PUG di Buleleng. Workshop untuk meningkatkan pemahaman para perencana/ vokal point gender disetiap Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Perencanaan Penganggaran Pengawasan dan Evaluasi yang Responsif Gender dalam program kegiatan OPD.

Sekda Gede Suyasa mengatakan, hasil yang akan dicari dengan penerapan PUG adalah keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dimana, kedua kamu ini menempatkan keseimbangan antara kedua belah pihak. Untuk itu, pembahasan anggaran ini penting untuk menentukan seberapa besar penganggaran dan perencanaan yang berpihak kepada kesetaraan.

“Jadi kita akan bisa mengetahui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah melaksanakan perencanaan dan penganggaran pada PUG,” tegasnya.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PUG  yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni mengatakan, workshop sesuai implementasi Insstruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan dan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Pengawasan dan Evaluasi yang Responsif Gender (PPRG). Buleleng telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2021 tentang PUG dan membentuk pokja dengan anggota setiap OPD di Buleleng.

Menurut birokrat asal Desa Pedawa, Kecamatan Banjar ini, PUG suatu strategi yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Dalam perencanaan PUG diintegrasikan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Dari analisa gender akan menghasilkan dokumen Gender Budget Statement (GBS) yang dittuangkan pada RKA OPD untuk memastikan program kegiatan tepat sasaran bagi masyarakat laki-laki perempuan lansia anak-anak dan disabilitas,” katanya. *** CMN=Tim-01.