Fraksi Golkar DPRD Bali Soroti Penurunan Belanja Modal dan Pendidikan dalam Rancangan Perubahan APBD Bali 2025

DENPASAR (CAHAYAMASNEWS.COM). Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna ke-25 yang digelar Senin (21/7/2025), Fraksi Golkar menyoroti penurunan belanja modal, pemangkasan anggaran pendidikan, serta belum masuknya program unggulan “Satu Keluarga Satu Sarjana” ke dalam struktur anggaran.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Tri Candra Arka, SE., didampingi Drs. I Wayan Gunawan, M.AP., usai rapat Paripurna menyatakan, bahwasannya Fraksi Partai Golkar menilai Raperda Perubahan APBD 2025 harus dijadikan instrumen pembangunan yang efektif, utamanya dalam mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Drs. I Wayan Gunawan, M.AP., Fraksi Golkar menyoroti sedikitnya 15 poin penting yang menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali.

Salah satu sorotan utama adalah penurunan signifikan pada belanja modal yang mencapai Rp.158,9 miliar atau sekitar 15,77 persen dari alokasi sebelumnya. Padahal, belanja modal dinilai penting untuk peningkatan layanan publik jangka panjang.

“Realisasi belanja modal hingga 20 Juni 2025 hanya Rp.48,2 miliar atau baru 4,79 persen. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, dan penting untuk disikapi secara serius,” ujar Agung Bagus Tri Candra Arka.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti turunnya anggaran di beberapa sektor vital, termasuk pendidikan yang berkurang sekitar Rp.39 miliar, serta penanggulangan bencana dan komunikasi informatika yang juga mengalami pemangkasan cukup besar.

Fraksi Golkar juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran bagi program Satu Keluarga Satu Sarjana, padahal program ini mendapat sambutan luas dari masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

“Kami mohon penjelasan terkait hal itu, karena menurut pandanan kami program ini sangat strategis untuk menciptakan keadilan pendidikan di Bali,” tegasnya.

Fraksi Partai Golkar sebenarnya telah berkali-kali mengingatkan Gubernur Bali, untuk sungguh-sungguh menjalankan amanat  Perda  RTRW  Provinsi  Bali  mengingat belakangan  ini  telah  terjadi  pelanggaran  yang  massif, khususnya   pada   ruang   hijau,   lahan   sawah   yang dilindungi dan pada lahan pertanian berkelanjutan.

“Untuk itu kami mendorong Saudara Gubernur untuk berani melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran- pelanggaran yang ada,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar turut menyoroti penurunan anggaran pada bidang pendidikan yang mencapai Rp. 39 miliar, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang turun drastis dari Rp. 390 miliar menjadi Rp. 243 miliar lebih.

Seain itu Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan persoalan fungsional dan batas kewenangan Majelis Desa Adat (MDA), menyusul polemik pelantikan bendesa adat di beberapa wilayah.

“Kami Fraksi Golkar meminta Gubernur untuk menegaskan kembali peran MDA sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat adat,” ujar Wayan Gunawan.

Selain itu, terkait efektivitas layanan Trans Metro Dewata juga menjadi sorotan. Dimana anggaran Rp. 57 miliar yang dialokasikan dalam R-APBD 2025 diminta untuk dijelaskan secara rinci peruntukannya, mengingat masih banyak rute dan jaringan penghubung yang belum maksimal.

Isu-isu lain yang diangkat dalam pandangan fraksi antara lain: kerusakan jalan nasional Denpasar–Gilimanuk, kasus kematian ikan di Danau Batur, maraknya beras oplosan, serta polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menyisakan banyak siswa belum tertampung.

Terakhir, Fraksi Golkar menyambut baik masuknya proyek pembangunan Bali Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2026 melalui Perpres No. 12 Tahun 2025. Fraksi berharap hal ini menjadi momentum untuk pemerataan pembangunan antarkawasan di Bali. Pada kesempatan itu Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBD, agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan. @@@ CMN=Tim///973.