DPRD Provinsi Bali Gelar Rapat Paripurna ke-9, Penyerahan Laporan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023
DENPASAR (CAHAYAMASNEWS.COM). Bertempat di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan I Tahun 2024, Buda Wage Menail, Rabu (22/5/2024), dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Bali dan Gubernur Bali. Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA., Kepala BPK RI Perwakilan Bali Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Forkopimda Provinsi Bali, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Provinsi Bali, Bupati dan Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota se-Bali dan ratusan undangan lainnya.
Selanjutnya Anggota VI BPK RI menyerahkan LHP kepada Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Walau masih ada catatan-catatan, Pemprov Bali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Catatan-catatan ini di-deadline wajib ditindaklanjuti dan selesai dalam 60 hari setelah LHP diserahkan.
Sementara itu Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan, LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya LHP atas LKPD nantinya disampaikan BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan.
Pj. Gubernur juga tak lupa menyampaikan penghormatan yang tinggi serta terima kasih kepada Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang SIP, M.Si, CSFA, CFrA dan kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, terima kasih serta apresiasi atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan.
“Kami atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali menyampaikan penghormatan yang tinggi serta terima kasih kepada Anggota VI BPK RI, Bapak Prof. Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., dan kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, terimakasih serta apresiasi atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan,” ujarnya.
Lebih jauh dijelaskan, dengan adanya pemeriksaan terinci oleh Tim BPK RI tentunya kami dapat mengetahui begitu banyak kekurangan dan kealpaan dalam menyajikan laporan keuangan selama ini. Untuk menindaklanjuti temuan-temuan atas LKPD, pihaknya mengaku telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil pemerikasaan terinci dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu.
“Kami berkomitmen untuk mengikuti segala aturan, sebagai acuan bagi kami untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan LHP kepada bupati dan ketua DPRD masing-masing kabupaten di Bali. Penyerahan LHP dimulai dari Kabupaten Badung yang dihadiri langsung Bupati Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Ketua DPRD Made Sunarta. Berikutnya, Kabupaten Bangli yang dihadiri Bupati Sang Nyoman Sedana Artha beserta pimpinan DPRD-nya, lanjut kepada Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, kepada Walikota Denpasar yang dihadiri Walikota GN Jaya Negara bersama pimpinan DPRD Kota Denpasar.
Facebook Comments