Disparbud Bangli Tegaskan Kebocoran Pungutan Pariwisata Bukan Hilangnya Uang

BANGLI (CAHAYAMASNEWS.COM)=Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli menegaskan, bahwa isu kebocoran pungutan pariwisata yang beredar di media sosial bukanlah hilangnya uang retribusi, melainkan kebocoran potensi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya tergarap. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, I Wayan Dirga Yusa, Minggu (18/1/2026 menjelaskan, bahwa pemungutan retribusi pariwisata, khususnya di kawasan Kintamani, telah dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas dan sah.

“Perlu kami luruskan bahwa yang disebut kebocoran itu adalah kebocoran potensi, bukan uang yang sudah dipungut lalu hilang,” tegas Dirga Yusa.

Ia menyebutkan, pemungutan retribusi pariwisata di Bangli berpedoman pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, serta Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 556/803/2018.

Berdasarkan hasil survei Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kebocoran potensi pendapatan terjadi akibat masih adanya wisatawan yang masuk ke kawasan wisata melalui jalur alternatif atau di luar jam penjagaan petugas retribusi. Kondisi tersebut menyebabkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata belum optimal. Untuk menutup celah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen memperketat pengawasan di lapangan serta meningkatkan penerapan digitalisasi sistem pemungutan retribusi melalui e-ticketing.

“Kami akan terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan menambah digitalisasi agar potensi PAD dari sektor pariwisata bisa dimaksimalkan,” ujar Dirga Yusa.

Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk berperan aktif mendukung peningkatan PAD. Masyarakat dan pelaku usaha diminta tidak ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan oknum petugas yang melakukan praktik yang merugikan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangli, lanjut Dirga Yusa, terus melakukan pembenahan baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia, guna mewujudkan pengelolaan pariwisata yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. *** CMN=Tim/NT.