October 20, 2020
Ekbis

Permudah Transaksi Pembayaran Elektronik, Gubernur Wayan Koster Lounching QRIS untuk Dana Punia dan UMKM

PEMPROV BALI (CAHAYAMASNEWS). Dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran elektronik sekaligus mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma, me-lonching penggunaan QRIS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan QRIS untuk dana punia dan pembayaran elektronik bagi UMKM.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dengan tegas keberpihakannya  kepada BPD, yang  dengan simultan  terus meningkatkan  kapasitas layanan terhadap nasabah, salah satunya dengan mengaktifkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking. “Saya sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali selaku salah satu perbankan yang bermitra dengan Pemerintah yang terus memberikan kemudahan bagi nasabah, dan melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian. Ke depan diharapkan sistem keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh BPB Bali dapat ditingkatkan,” ujar Gubernur Wayan  Koster saat lounching QRIS di Lapangan Kantor Gubernur, Jumat (14/2).

Gubernur Wayan  Koster menginginkan agar pembangunan perekonomian Bali  ke depan  lebih banyak mengoptimalkan pelaku perekonomian yang teribat di lapangan langsung dan berasal dari Bali, dengan tujuan mereka mampu memberikan kontribusi Bali, agar semua yang digali di Bali mampu diputar dan di investasikan di Bali lagi. Sehingga memberi imbas dan manfaat bagi masyarakat Bali. “Saya tak akan membiarkan Bali menjadi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini, namun ekonomi Bali harus tumbuh secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bali secara luas,” tegasnya seraya menambahkan bahwa Bali yang kecil ini harus didesain dengan sebaik mungkin, dengan cara bersatu untuk membangun pertumbuhan ekonomi. BPD diharapkan mampu bersaing dengan perbankan yang lain serta tak pernah lelah untuk berbenah dan berenovasi ke arah yang lebih matang, khususnya perbaikan infrastruktur di sejumlah bidang.

Untuk memajukan Bali dengan penyeimbangan destinasi baru khususnya pembenahan infrastruktur, maka Gubernur Wayan Koster selalu mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitanan dengan Pemerintah Daerah (institusi vertikal yang bekerjasama dengan Pemerintah), wajib memiliki  rekening BPD, disamping  BPD juga harus memiliki  sistem protect yang kuat. Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menyatakan bahwa BPD Bali adalah bank kedua di seluruh Bank Pembangunan Daerah yang diijinkan untuk melakukan QRIS dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM  yang ada di Bali. Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS  juga berlaku  untuk penerima dana punia di pura, yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk  Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang. “Dengan menggunakan barcode maka transaksi keuangan akan lebih cepat dan trasparan. Transaksi ini mempermudah dan bisa diakses oleh  tata kelola pemerintahan sampai  dengan desa adat dan masyarakat adat, dalam rangka mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” katanya. *** Cahayamasnews.com/Hms-Tim.

Facebook Comments