DPRD Buleleng Terima LKPJ 2025, Kinerja Pemda Dinilai Positif di Berbagai Sektor

SINGARAJA (CAHAYAMASNEWS.COM)=DPRD Kabupaten Buleleng menerima penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Rabu (25/3/2026). Laporan tersebut menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah yang positif, baik dari sisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, maupun pengelolaan keuangan.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyampaian LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Buleleng menyampaikan bahwa pembangunan tahun 2025 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”. Tema ini diterjemahkan kedalam delapan prioritas pembangunan, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan infrastruktur layanan dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Secara makro, kondisi ekonomi daerah menunjukkan trend menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 5,54 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,20 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,51 persen. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,06 dan masuk dalam kategori tinggi. Dari aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai 97,83 persen dan belanja daerah terealisasi sebesar 94,50 persen. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan hasil sangat baik, dengan rata-rata realisasi di atas 98 persen. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga berhasil meraih sejumlah penghargaan, termasuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya serta penghargaan Top Pembina BUMD Tahun 2025.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM., menegaskan, bahwa pihaknya akan mencermati secara seksama substansi LKPJ tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

“LKPJ ini akan ditindaklanjuti melalui pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD. Paling lambat 30 hari setelah diterima, hasilnya akan kami sampaikan kepada pihak eksekutif dalam sidang paripurna,” ujarnya.

Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya, juga mendorong agar capaian positif yang telah diraih dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Rapat paripurna ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Buleleng secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. *** CMN=Tim///Hms.