September 9, 2026
Home Archive by category SosPol (Page 6)

SosPol

SosPol

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Bupati Mas Sumatri Capai 74,2 Persen Puas, dan 53 Persen Ragu-Ragu

AMLAPURA (CAHAYAMASNEWS). Tingkat kepuasan publik atas kinerja I Gusti Mas Sumatri pada masa pemerintahannya saat ini, menurut hasil survey oleh Ganesha Consulting, mencapai 8.2 persen sangat  puas, puas 74.2 persen, kurang puas 14.6 persen, sangat tidak puas 0.4 persen, dan tidak tahu 2.5 persen. Hal itu  disampaikan oleh I Gusti Putu Arta selaku Ketua Tim […]
SosPol

Hasil Survey Ganesha Consulting, IGA Mas Sumatri Unggul

AMLAPURA (CAHAYAMASNEWS). Sesuai hasil survey yang dilakukan oleh Ganesha Consulting, IGA Mas Sumatri yang kini menjabat sebagai Bupati Karangasem adalah ada pada posisi unggul, dari 1.300 responden di 8 kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Lembaga Ganesha Consulting, adalah lembaga yang membantu pada pemenangan Masdipa pada Pilkada 2015 lalu, dengan mengadakan survey hingga
SosPol

Bupati Giri Prasta Serahkan 250 Bantuan Bedah Rumah di Klungkung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan bedah rumah kepada Kabupaten Klungkung, Minggu (22/9) di GOR Nusa Penida. Kedatangan Bupati Badung Giri Prasta disambut Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Bedah rumah diberikan kepada 250 KK, masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp. 50 juta, dengan total nilai Rp. 12,5 miliar. Bantuan bersumber dari dana
SosPol

Baru Sebatas Rancangan Wagub Cok Ace Himbau Tenang Sikapi RKUHP

DENPASAR, CAHAYAMASNEWS.COM. Rencana Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang beberapa pasal mengandung konten kontroversial membuat banyak turis asing, terutama dari negara-negara Eropa dan Australia, mulai berpikir ulang untuk berwisata ke Bali. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlarut, maka akan berdampak buruk dan tentunya akan berpotensi merugikan
SosPol

Tak Kenal Libur, DPRD Bali Bahas Ranperda Ketenagakerjaan

Denpasar (Nuansa Bali). Mesti hari libur yang bertepatan dengan hari Idul Adha, DPRD Provinsi Bali tetap menggelar rapat. Hal itu dilakukan demi cepat rampung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. “Perusahaan Outsorcing harus melaporkan kebutuhan tenaga kerja dan penerima jasa Outsorcing harus melaporkan jenis pekerjaannya
error: Content is protected !!